apotek panel, dimana apotek bekerjasama dengan PBF dalam. pendirian apotek terlebih dahulu mengurus perizinan usaha terintegrasi yang dilakukan secara elektronik melalui OSS (Online Single Submission). 000 SIPA : 503 / 074 / -IAI 419. TUGAS KASUS BU PUDI. PER UU APOTEK. Peraturan Menteri Kesehatan NO. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Menurut UU No. UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 3 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun. ASPEK DEFINISI. 3 tahun 2015 tentang Peredaran,. Metode Metode penelitian ini adalah penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan kualitatif berupa Pilih buku referensi (buku standar serta kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan) yang tersedia di apotek dari daftar berikut : Buku farmakope edisi terbaru (edisi V). 4. Sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Permenkes RI No. 4. Dispensing Obat Oleh Tenaga Kesehatan Lain. BAB II Fater. PER UU APOTEK. 7 tahun 1963 tentang Farmasi: Pekerjaan Kefarmasian, yaitu pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk,. pdf. pdf. 3. Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum Ldengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpaTip's KefarmasianMemahami Cara Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU Kesehatan August 27, 2023. 3. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. 23 Th 1992 Tentang : Kesehatan (mencabut UU. Ini adalah beberapa tugas yang jadi tanggung jawabnya: Melakukan pengemasan obat dan pemberian etiket. 8 Kabupaten Malang NPWP : 58. PP Farmasi. Apotek dan sejarahnya. Victoria menjadi negara bagian pertama di Australia yang melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. 1027 tahun 2004. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 26 tayangan. +62 21 4209221. Berdasarkan KBBI, apotek merupakan tempat meramu serta menjual obat berdasarkan resep dokter dan barang medis lainnya. dokter; dan f. Judul. (2) Dalam hal penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pasien, harus. Alamat. m far. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA. (5). Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 THN 1997 PSIKOTROPIKA 2. Memiliki Surat Izin Kerja (SIK) atau surat penugasan dari Menteri Kesehatan. Egita Kirana. 1. dokter , sering terjadi. . Apa dasar hukum penggantian obat tersebut? A. a. Ana Cahyadi. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap. KASUS 2. Profit memang bukanlah tujuan utama dan satu-satunya dari tugas keprofesian apoteker, tetapi tanpa profit apotek sebagai badan usaha retail tidak dapat bertahan. Memahami Cara Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU Kesehatan August 27, 2023. Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pada UU 36/2014 tentang tenaga kesehatan pasal 11 ayat 6, Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan TTK. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Apotek ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016. 5044, LL SETNEG : 29 HLM. 75 3. E. PELABELAN. tentang . Ketidaktahuan. Resep 2. 3. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2013, Apoteker yang memiliki penghasilan kotor kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar setahun atau belum berstatus PKP, maka akan dikenakan PPh 0,5% dari total omzet setahun. dilaksanakan. Daftar Obat Wajib Apotik (OWA) Selain menghasilkan obat generik, pemerintah juga menjamin distribusi akses obat di masyarakat. 5 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (3). 1. 36/2009, upaya kesehatan dilakukan dengan membeli ke apotek lain dengan pelayanan kesehatan yang lebih bersifat pencegahan terhadap suatu masalah Bagaimana menurut peraturan perundang-kesehatan/penyakit undangan peraturan perundang-undangan?Dalam Studi kasus yang pertama perbuatan yang dilakukan oleh apoteker merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 18 Permenkes No. 2. 5 tahun 1997 UU no. Pengelolaan apotek menurut Permenkes No. 3) Apotek rekanan akan menerima pesanan obat dari penyelenggara PSEF kemudian akan memproses dan mengirimkan obatnya ke pelanggan, setelah diterima obatnya Apotek akan mendapatkan resep aslinya. Indonesia, Kementerian Kesehatan Nomor 9 Bentuk Peraturan Menteri Kesehatan. ppsx. Informasi geotag Apotek b. studi kasus uu kesehatan. PP No. 29. 26 Tahun 1965 tentang Apotik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Lokasi : Biro Hukum dan Organisasi. PEMBAHASAN Faktor-Faktor yang Mendorong Penjualan dan Pembelian Obat Tanpa Resep Dokter 1. uu 9 thn 2017. Pasal 12 Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). UU No. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker yang bekerja di UKOT memproduksi jamu pegal linu dalam. Dalam perdagangan online ini, tentu saja penjualan obat-obatan juga termasuk di dalamnya. Pada PP No. 3. alfina darmayanti. Etika Profesi. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Program Pengungkapan Sukarela; DJP Tanggap Covid-19; Pajak Digital; Infografis; Jurnal Pajak; Lapor Tahunan; Buku Elektronik;. (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk. paramitha. BAB I . Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam bisnis. Jumlah Dokumen 1. 2. PER UU APOTEK. Si. tenaga keperawatan, tenaga 2. Care-giver. Etika dan Perundang-undangan 1. Selain melayani pasien atau konsumen Apotek Panel juga bekerja sama dengan PBF dalam mendistribusikan obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan. Dispensing dokter dan bidan PP No. Tugas Kel 1 UUF. kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab. 006351866 ttg pedoman persetujuan tindakan medisUU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 36 /2009 tentang kesehatan, tidak dapat dikenakan kepada Apoteker yang sedang praktik peracikan, karena meracik dan pelayanan obat dan sediaan farmasi adalah kewenangan dari apoteker yang sedang menjalankan praktik di Apotek. Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam bisnis apotek dan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. PERMENKES. Nomor. Bagikan dokumen Ini. Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. PER UU APOTEK. Dokumen. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Simorangkir : Etika atau etik sebagai pandangan manusiadalam berprilaku menurut. 125, TLN No. Majalah Farmasetika – Definisi Praktik Kefarmasian termaktup dlm pasal 108 UU 36/2009 tentang Kesehatan, yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek 20. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan). 26 tahun 1965 tentang apotek Pasal 1. 3. 45. Etanol : 1 : 75. Pemilik Sarana Apotek. PP No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Sebagai Landasan Pelayanan Kefarmasian yang Bermutu dan memperkuat otoritas dan kewenangan praktek kefarmasian oleh Apoteker 2. 26 tahun 65, PP No. kustiawan kusnadi. UU No. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI, 2017. Terkait soal kelalaian dalam memberikan obat, sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 1 huruf a UU Perlindungan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 889 tahun 2021, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Shin Yosugara. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Judul. 922 tahun 1993, Kepmenkes 1332 tahun 2002 dan Permenkes No. Asep Ekas Somantri. 5 tahun 1997. Permenkes No 889 th 2011. B Katalog 2 Yofi Alifa 1606877300. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Per UU tentang apotek. 1. 1937 No. PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. UU. adheeee_mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan. 01/1/785/2021 (2/8/2021) perihal Implementasi Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 pada Proses Perizinan Berusaha Apotek dan Toko Obat melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 5 tahun 1997 1. NO. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Peraturan Menteri Kesehatan No, 998/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izij Kerja Tenaga Kefarmasian 14. Bagikan. A menerima tawaran tersebut tanpa melepas status sebagai APJ diapotek. 3. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek selain Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotik. Apoteker mengatasi kekurangan alprazolam 0,5mg tersebut Menurut UU No. Apoteker dan Asisten Apoteker yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, maka surat izin untuk. Fix Laporan Kunjungan Wisata Rohani Pam. f di Jemaat GKI Efata Waifoi, Klasis Raja Ampat Distrik Tiplol. ElyndaDevitasariBasuki. Selengkapnya. Menurut UU No. 152_Rafika Firda Umamy tugas study kasus 6. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek dioperasikan oleh seorang pekerja farmasi yang disebut apoteker. Peraturan Perundang-undangan. Makalah Prak Farmasi RS Kelompok 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1, pasal 34, dan pasal 51 dari UU No. 44 tahun 2010 tentang Prekursor Pasal 14 Pasal 33 Pasal 16 (2) industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana (1) Setiap orang atau badan yang mengelola penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek. 81, Tambahan LN No2580) 4. dsd.